13 May 2016

Transportasi Online vs Konvensional

Ilustrasi - Taksi dan jaringan sinyal di telepon genggam pintar. dok/shutterstock KOMUNIKA ONLINE

Ilustrasi - Taksi dan jaringan sinyal di telepon genggam pintar. dok/shutterstock KOMUNIKA ONLINE

 



KOMUNIKA, Jakarta - Beberapa waktu lalu kota Jakarta dilanda unjuk rasa besar-besaran para pengemudi taksi konvensional dan angkutan darat lainnya. Unjuk rasa tersebut digelar untuk menentang beroperasinya taksi dan angkutan berbasis aplikasi online seperti Uber dan Grabcar. Sebelumnya juga sudah kita saksikan perseteruan antara ojek konvensional dengan ojek online. Berikut ini adalah pendapat mahasiswa UT tentang fenomena angkutan berbasis aplikasi ini.

Salam
Redaksi Komunika


Jangan Gaptek

Terkait dengan isu angkutan berbasis aplikasi online, saya merespons positif karena hal ini dapat membantu mengurangi waktu yang terbuang percuma di jalan hanya untuk menunggu angkutan umum lewat. Atau bahkan penumpang yang sudah di dalam angkutan umum harus bersabar karena angkutan umum tersebut berjalan lamban sekali menunggu penumpang penuh. Di sisi lain ada yang merasa tersisih dengan adanya teknologi tersebut. Apakah ini bisa dipaksakan pada mereka yang (maaf) biasa disebut “gaptek”?. Saya yakin suatu saat mereka juga bisa dan mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang ada. Jika mereka saat ini melakukan unjuk rasa, itu hanya suatu reaksi sementara saja. Suatu saat mereka akan sadar bahwa waktu bagi orang lain juga sangat berarti karena selama ini mereka berlaku semaunya sendiri dengan dalih mereka butuh uang sehingga mengabaikan pelayanan terhadap penumpang, bahkan mengabaikan kepentingan penumpang. Jangan lupa bahwa angkutan umum juga berperan menjadi penyebab kemacetan di jalan. Para pengguna angkutan umum merasa dirugikan dengan banyaknya waktu yang terbuang percuma. Bahkan diantara mereka harus terlambat sampai tujuan. Sedangkan di sisi lain, ada yang bisa menawarkan jasa angkutan umum dengan basis online. Kapanpun konsumen mau tinggal angkat telpon atau mengirimkan pesan, apalagi dengan penawaran harga yang lebih murah.

Moertini, NIM. 018059071. UPBJJ-UT Surabaya
------------------------------------------------------

Regulasi Bisnis Online

Dengan teknologi internet maka semua bidang usaha cepat diakses oleh pengguna internet dan bisa memenuhi kebutuhan secara efisien dengan cara menjalin hubungan berbasis online. Namun ada sisi negatif terhadap berbagai usaha berbasis online ini bila keberadaannya tidak didukung regulasi. Aturan tersebut harus bisa menyeimbangkan antara perusahaaan yang sudah ada sebelumnya yang bersifat konvensional dengan perusahaan yang berbasis online sehingga terjadi persaingan sehat. Jika tidak, maka akan terjadi lagi demo yang bisa mengarah ke tindakan anarkis. Pemerintah seharusnya cepat tanggap dalam menganalisis fenomena yang terjadi,. Pemerintah juga berkewajiban melakukan identifikasi dengan adanya perusahaan baru berbasis online ini untuk memenuhi aturan badan usaha berbadan hukum. Lebih jauh, sosialisasi program usaha berbasis online harus dilakukan oleh pemerintah supaya ada pemerataan pengetahuan dan penguasaan internet sehingga setiap pelaku usaha bisa menjalankan usahanya sama-sama menggunakan internet.

Wira Setiawan, NIM. 021113482. UPBJJ-UT Jakarta
------------------------------------------------------


Butuh Peran Negara

Budaya dan politik juga berubah mengikuti peradaban yang berkembang. Teknologi kini dijadikan prasyarat untuk menyatakan bahwa peradaban itu maju atau tertinggal. Barang siapa yang menguasai teknologi, maka dikatakan mengikuti peradaban yang maju, sayangnya peradaban yang dinilai maju ini dianggap yang paling benar. Penguasaan akan modal kemudian menjadi prasyarat untuk menguasai teknologi. Penguasaan modal yang tidak terkendali menjadikan peradaban seperti di dalam hutan, siapa yang kuat akan menguasai lebih banyak. Disinilah negara seharusnya berperan. Regulasi-regulasi yang ada harusnya dapat mengikuti perkembangan peradaban budaya. Negara harusnya melindungi kepentingan setiap warganya. Unjuk rasa yang terjadi di Jakarta tentang jasa transportasi online menurut saya adalah hal wajar, dan tugas negaralah yang kemudian memfasilitasi kepentingan dari dua kubu yang ada. Seharusnya negara tidak menunggu terjadinya unjuk rasa terjadi karena negara seharusnya bisa mengikuti perkembangan di tingkat warganya. Tidak menutup kemungkinan menyusul juga hal serupa akan terjadi di daerah-daerah kalau hal ini dibiarkan tanpa adanya intervensi negara. Negara pun seharusnya tidak berpihak kepada salah satu kubu, terlebih pemegang modal terbesar. Upaya pemberdayaan yang seharusnya dikedepankan oleh negara terhadap warganya dalam mengatasi masalah ini.

Yopi Hardi, NIM. 022708146. UPBJJ-UT Mataram
------------------------------------------------------

Sering Melanggar Aturan

Menurut saya, taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi sama-sama melanggar aturan. Sejumlah taksi konvensional kerap beroperasi di luar batas wilayah, sementara taksi berbasis online menyalahi aturan pelaporan pajak penghasilan. Perusahaan taksi sudah diberi batas wilayah operasi, oleh karenanya pengemudi tidak boleh mengambil penumpang dari wilayah di luar yang sudah ditentukan. Seharusnya teknologi ini dapat menguntungkan masyarakat yang ingin bepergian dengan praktis dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan transportasi konvensional. Di sisi lain, taksi online juga seharusnya membayar pajak penghasilan yang jelas. Jadi, sebaiknya masalah ini diserahkan kembali saja kepada konsumen, mau memilih pakai taksi yang mana. Karena tidak mungkin menghilangkan taksi online dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini.

Fakhrur Razi, NIM. 020416926. UPBJJ-UT Padang
------------------------------------------------------


Kesamaan Regulasi

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa transportasi berbasis aplikasi online itu merugikan angkutan umum lainnya. Hal ini menyebabkan penumpang taksi berkurang, penghasilan supir taksinya juga berkurang karena masyarakat sudah banyak beralih menggunakan transportasi berbasis online tersebut. Hal yang dipermasalahkan para sopir angkutan umum saat berdemo itu adalah legalitas angkutan berbasis aplikasi online. Angkutan umum merasa mereka dizalimi dan menuntut keadilan karena mereka dibebani macam-macam peraturan dan pungutan dan sebagainya, sementara angkutan berbasis aplikasi online bebas tidak ada aturannya. Harus ada ketegasan dari pemerintah mengenai hal ini. Pemerintah harus segera membuat regulasi dengan memberlakukan perizinan yang sama antara angkutan umum dengan angkutan umum berbasis online. Perlu adanya pendataan bagi angkutan berbasis online dan mereka juga harus mengikuti peraturan yang sama dengan angkutan umum. Peraturan harus dibuat adil dan memuaskan serta tidak merugikan kedua pihak yang berseteru sehingga tercipta kedamaian bersama.


Maliki, NIM. 020104459. UPBJJ-UT Banda Aceh
------------------------------------------------------


Hak Konsumen

Unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan para pengemudi taksi konvensional dan angkutan darat lainnya di Jakarta belum lama ini disebabkan karena ada dua kepentingan yang tidak sama, ada pihak yang merasa terganggu dan terancam tentang kegiatan usahanya oleh pihak lain yang memiliki kelebihan dalam hal menguasai teknologi modern. Dengan penerapan jasa servis/layanan berbasis online seperti Uber dan Grabcar, para calon penumpangnya pun lebih mudah dan lebih cepat menghubungi karena mereka menguasai internet. Di sini letak kelebihannya usaha jasa angkutan yang menggunakan basis online, sedangkan angkutan jasa konvensional bersifat hanya menunggu bola saja. Masalah naik kendaraan angkutan jasa, baik yang konvensional atau yang pakai online, itu hak penumpang sendiri. Mereka bebas menentukan sendiri, yang penting aman, nyaman, cepat, selamat, dan kondusif karena sama-sama bayar. Untuk mengatasi hal tersebut, tentu saja dalam hal ini pemerintah melakukan aksi nyata yaitu turun tangan merangkul kedua belah pihak untuk diajak musyawarah secara baik dimana pemerintah berfungsi sebagai mediator. Kemudian pemerintah mencarikan solusi yang menguntungkan kedua pihak. Pemerintah pun harus mengatur kedua jenis angkutan jasa baik konvensional maupun yang berbasis online dengan menerbitkan aturan bagi kedua pihak.Terakhir, pemerintah memberikan layanan dan pelatihan penguasaan bidang informasi dan teknologi sehingga yang konvensional bisa terbantu, dan pada akhirnya semua angkutan jasa dapat berubah menjadi online semua.

Suhaya, NIM. 018906436. UPBJJ-UT Bandung
------------------------------------------------------

Selaras dengan Aturan

Semakin berkembangnya zaman maka kemajuan ilmu teknologi juga semakin berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi memang boleh berkembang tetapi harus juga diselaraskan dengan aturan yang berlaku di negara kita. Memang ada sisi kerugian dan keuntungan yang dialami setelah adanya angkutan berbasis online. Keuntungan bagi para pemakai jasanya tidak susah-susah lagi harus menunggu seperti yang dilakukan pada angkutan umum seperti biasanya Dengan cara online maka pemakai jasa angkutan pun tidak perlu repot lagi panas-panas mencari angkutan yang diperlukan. Selain itu harga yang lebih terjangkau membuat angkutan berbasis online ini semakin diminati, Kerugian pun pasti timbul setelah adanya angkutan berbasis online ini, Taksi yang tidak memakai jasa online ini merasa kehilangan pelanggan. Kita tidak bisa juga menyalahkan para awak angkutan konvensional yang tidak menggunakan fasilitas online ini bertindak anarkis seperti yang diberitakan. Jalan tengahnya, kita hanya bisa menunggu tindakan dari pemerintah saja. Saran saya, mengikuti perkembangan teknologi boleh-boleh saja, bahkan harus, agar warga negara kita tidak kalah pintarnya dengan negara lain, tapi perkembangan teknologi yang kita pelajari harus sesuai dan usahakan tidak merugikan pihak manapun.

Purnama Sari, NIM. 022024142, UPBJJ-UT Palangkaraya



 



 



RENDY HENDIKA

Pendapat Lainnya

Transportasi Online vs Konvensional

Sejauh mana angkutan berbasis aplikasi online mengancam angkutan konvensional?

Peristiwa